Tenaga Medis Itu Manusia, Bukan Robot! Bagaimana Jika Mereka itu Ibu, Anak, Istri, Kakak atau Adik Anda-min

“Tenaga Medis Itu Manusia, Bukan Robot! Bagaimana Jika Mereka itu Ibu, Anak, Istri, Kakak atau Adik Anda”

Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, ke Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sabtu (12/6/2021), menjadi kontroversi di masyarakat Kabupaten Solok dan media sosial. Meski banyak yang menilai positif tindakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, tak sedikit juga yang berkomentar sinis. Terutama terkait penyebaran video “amukan” Epyardi Asda di media sosial, hingga media televisi nasional.

Salah satu warga asal Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, T (50), menilai tindakan ayah kandung dari Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi tersebut, sangat tidak bijak dan melukai perasaan masyarakat. Terutama para tenaga kesehatan (Nakes) dan keluarganya. Menurutnya, hal itu telah merendahkan harga diri membuat malu para Nakes dan keluarganya, karena saat ini, dengan di-posting di media sosial dan TV nasional, semua orang bisa tahu dan menyaksikan sendiri.

“Ini sesuatu yang sangat tidak layak dipertontonkan ke publik. Menghardik, menunjuk-nunjuk dan membentak-bentak bawahan yang dilakukan Epyardi sangat merendahkan harga diri para Nakes. Tindakan yang sangat tidak pantas oleh seorang pemimpin daerah, apalagi ke ibuk-ibuk,” ujarnya.

Lebih lanjut, T mengaku heran dengan sikap netizen yang justru mendukung tindakan “agresif” Epyardi tersebut di media sosial. Menurutnya, dari kronologis kejadian, terlihat jelas hal ini di-framing untuk memberikan rasa malu dan pencitraan untuk popularitas Epyardi, serta membenarkan tindakan-tindakan kontroversial Epyardi sebelumnya. Seperti memecat 1.700 THL, menarik 9 ambulans nagari, mengandangkan mobil dinas, hingga menggelar kegiatan Pemkab Solok di Kawasan Wisata Chinangkiek milik Epyardi yang disinyalir tidak memiliki izin operasional.

“Ini seperti di-framing, untuk membenarkan tindakan-tindakan kontroversial Epyardi sebelumnya. Herannya, komentar-komentar netizen di Medsos seakan juga di-framing melegitimasi tindakan itu. Coba renungkan kembali, jika yang dihardik dan dibentak-bentak itu adalah istri, anak, adik, kakak, bahkan orang tua anda. Dan itu dilihat semua orang di Medsos dan televisi nasional. Tentu anda akan beriba hati, jika anda masih manusia,” ujarnya.

T juga mengharapkan Epyardi ke depannya bisa lebih selektif menerima laporan dari masyarakat dan bawahannya. Apalagi dari para pembisik yang mungkin pernah “terluka” dengan pelayanan dari pemerintah. Menurutnya, Bupati semestinya juga memiliki pertimbangan matang dan menjalani mekanisme sebagai pimpinan dalam menegur anak buah. Di antaranya dengan memanggil bawahan yang dilaporkan secara baik-baik.

BACA JUGA :Gugatan ke MK, Sumbar Sisakan Kabupaten Solok
“Tegur dengan cara baik-baik. Jangan ditanggapi dengan emosional, apalagi kasar. Harusnya dipanggil ke kantor, dilakukan klarifikasi, kemudian tegur dengan mekanisme yang elegan dan santun. Setiap anak buah, jika ditegur dengan santun, dengan pendekatan dari hati ke hati, akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi jika ditegur secara agresif, akan terjadi pembangkangan. Bupati kecewa terhadap layanan boleh saja. Mungkin selama ini pelayanan mengecewakan. Niat Bupati sebenarnya baik, untuk memaksimalkan pelayanan. Tapi menyikapinya harus bijak, santun dan elegan,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Pengertian Aesthetic dalam Editing - Peran dan Fungsinya

Lebih lanjut, T berharap Epyardi Asda untuk juga mendengarkan kendala dan kesulitan para tenaga kesehatan tersebut, sehingga bisa adil dalam bertindak. Misalnya, apakah jumlah tenaga kesehatan mencukupi, peralatan kesehatan apakah memadai, apakah keamanan dan kenyamanan terjamin.

“Tenaga medis juga manusia, bukan robot. Mereka memiliki beragam keterbatasan dan kendala. Nantinya, jika pola dan mekanisme ini tidak dievaluasi, nantinya, tidak hanya di layanan medis. Di bidang-bidang lainnya bisa terjadi. Bahkan, bisa-bisa masyarakat ikut mengeluarkan kata-kata yang melecehkan aparatur sipil negara yang bertugas di bidang pelayanan lainnya,” ujarnya.

Bupati Mengamuk di Puskesmas

Sebelumnya, Bupati Solok, Sumatera Barat, Capt. Epyardi Asda, M.Mar, mengamuk kepada pimpinan dan pegawai Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sabtu (12/6/2021). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang “loncat pagar” ke Partai Amanat Nasional (PAN) menghardik dan marah-marah ke pegawai Puskesmas, karena menilai pelayanan kesehatan di Puskesmas itu sangat buruk.

Bahkan, seakan “kecanduan” dengan unggahan video, kemarahan Epyardi Asda itu “dikemas” dalam bentuk video di akun youtube tvSUMBAR, dengan alamat: https://youtu.be/l0IUAvwOJTk. Awalnya, video itu berjudul: “Pelayanan Kesehatan Amburadul, Bupati Solok Mengamuk di Puskesmas Tanjung Bingkung”, kemudian diubah menjadi: “Bupati Solok Mengamuk karna Pelayanan Kesehatan Amburadul di Puskesmas Tanjung Bingkung”.

Dalam video berdurasi 29 menit 5 detik itu, dimulai dengan cuplikan-cuplikan video sekitar tiga menit, yang menunjukkan begitu kesalnya Epyardi Asda dengan kinerja tenaga medis di Puskesmas Tanjung Bingkung. Video kemudian beralih dengan “pembukaan” oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Mardanus, yang menyebutkan inspeksi mendadak (Sidak) Epyardi Asda berawal dari adanya laporan dari warga yang mengalami kecelakaan saat sore hari, beberapa waktu sebelumnya di Jalan Lintas Solok-Bukittinggi, depan Puskesmas Tanjung Bingkung. Disebutkannya, korban itu tidak dilayani oleh tenaga medis Puskesmas, karena Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas sudah tutup.

BACA JUGA:   58 Tenaga Medis Dikarantina, Puskesmas Tarusan Tutup Layanan

BACA JUGA :Akhiri Masa Jabatan, Bupati Gusmal Serahkan SK kepada 190 Guru dan Penyuluh Pertanian
Video kemudian berlanjut dengan kedatangan Epyardi Asda ke Puskesmas yang didampingi oleh Kabag Tapem Syahrial, Wali Nagari Mardanus, Camat Kubung, serta dua orang warga yang “mengaku” mengetahui kejadian kecelakaan dan menyatakan Puskesmas menolak menolong korban.

Sementara, dari pihak Puskesmas, rombongan diterima oleh tiga orang perempuan. Salah satunya berbaju dokter dan dua lainnya berbaju batik. Meski ketiganya perempuan, “tensi” dan amarah Epyardi Asda, tetap saja meledak, saat melihat surat tentang jam dinas dan operasional Puskesmas.

Dua warga yang “mengaku” mengetahui kejadian kecelakaan dan menyatakan Puskesmas menolak menolong korban, kemudian disuruh Epyardi berbicara. Keduanya menyatakan kecelakaan terjadi persis di depan Puskesmas Tanjung Bingkung sekira pukul 5 sore (17.00 WIB). Menurut mereka, saat dibawa ke Puskesmas tersebut dan pintu diketok, tetapi tidak ada orang. Tidak lama keluar seorang bidan, namun disebutkan bidan itu tidak mau membantu lantaran sudah di luar jam dinasnya. Keterangan ini, sempat dipertanyakan oleh dokter perempuan itu, dan meminta siapa bidan yang mengatakan itu. Namun, Epyardi Asda kemudian berbicara lagi dengan nada tinggi.

“Tugas tenaga medis itu 24 jam, kok malah ini menolak pasien. Apalagi Puskesmas ini memiliki Unit Gawat Darurat yang melayani masyarakat 24 jam. Tidak ada alasan untuk menolak masyarakat,” terang Epyardi dengan nada tinggi.

Saat disebutkan nama Bidan di hari itu bernama Bidan Pipit, Epyardi Asda kemudian minta bidan itu dihadirkan. Namun, pihak Puskesmas menyatakan Bidan Pipit sedang izin, karena orang tuanya masuk rumah sakit. Mendengar itu, Epyardi Asda makin naik pitam.

“Mengapa kamu izinkan bidan keluar. Kalau izin, harus seizin camat. Ini yang menyebabkan pelayanan di Kabupaten Solok ini paling hancur sedunia. Saya sudah perintahkan kamu saat rapat di Arosuka tempo hari, agar UGD melayani, 24 jam. Jangan berpatokan ke surat ini,” kata Epyardi sambil merobek-robek surat yang dipegangnya dan kemudian membantingnya ke lantai.

Video kemudian berganti dengan ucapan Epyardi tentang kampus-kampus kesehatan yang bermasalah. Epyardi mengatakan Kapus (Kepala Puskesmas) di Junjung Sirih sedang diperiksa Kejari. Menurutnya, hal itu karena yang ada di otak tenaga kesehatan selalu uang.

BACA JUGA :Putusan MK Pilkada di Sumbar, Sijunjung dan Padang Pariaman Ditolak
“Dalam otak kalian itu, uang, uang dan uang saja. Kalian digaji negara. Kalau uangnya kurang, kalian tidak kerja. Kalau mau cari uang, jangan jadi pegawai, tapi jadi pengusaha, jadi pedagang,” ujarnya.

BACA JUGA:   Viral! Crazy Rich Surabaya Bagikan Mie Instan Isi Uang Jutaan Rupiah

Epyardi dan rombongan kemudian masuk ke ruangan UGD Puskesmas. Di ruangan yang tersedia 3 tempat tidur itu, suasana makin panas. Karena ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh 49 tenaga kesehatan, yang tidak bersedia melayani UGD 24 jam. Mereka terdiri dari dokter, bidan, perawat, perawat gigi, sanitarian, nutrisionis.

“Astaga firullah. Berikan sanksi tegas kepada seluruh yang bertanda tangan di surat ini. Laporkan ke KASN, tindak oleh inspektorat. Termasuk Kepala Dinas Kesehatan, si Yet (dr. Maryetti Marwazi, MARS), harus ditindak tegas juga,” ungkapnya.

Terkait tidak adanya lagi UGD di Puskesmas tersebut, para pegawai Puskesmas Tanjung Bingkung menegaskan, pihaknya merasa kenyamanan dan keamanan bekerja tidak terjamin. Menurut mereka, banyak gangguan terhadap para tenaga kesehatan setiap hari. Terutama di malam hari. Padahal, sebelumnya Puskesmas Tanjung Bingkung membuka klinik bersalin, dengan memaksimalkan para bidan desa.

“Kami kebanyakan di sini perempuan pak. Kami sering diganggu, lampu sering dimatikan. Saat pintu dikunci dari dalam, ada yang mendobrak. Bahkan, ada kejadian, ada orang yang memanjat atap pada pukul 10 malam. Bukan karena kami tak mau melayani, tapi kami merasa tidak aman. Hal ini bahkan sudah kami laporkan ke atasan, bahkan ke Wali Nagari. Tapi tak ada upaya dan penyelesaiannya. Bahkan, untuk memaksimalkan pelayanan ke masyarakat, kami sebelumnya bahkan juga membuka klinik bersalin dengan memaksimalkan para bidan desa,” ujar mereka bergantian.

Setelah dari UGD, Epyardi kemudian membuat rekaman pernyataan di depan gedung Puskesmas. Epyardi mengaku sangat kesal karena buruknya pelayanan abdi negara termasuk pelayanan instansi kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Apalagi dengan hasil pemeriksaan Ombudsman baru-baru ini.

“Pelayanan ASN kita rendah. Saya sebagai putra daerah Solok, sedih sekali dan kesal. Saya sangat inginkan bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Harus ada reformasi birokrasi, tapi saya tidak bisa menindak lantaran ada aturan dan keterbatasan kewenangan soal ASN. Misalnya, saya tidak boleh mengganti pejabat sebelum waktu enam bulan usai dilantik. Sudah saya utus orang mengurus ke Jakarta dan Padang, tapi tidak juga bisa,” ungkap Epyardi. (PN-001)

Source: Patronnews.co.id

 17,933 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *