MA Batalkan SKB 3 Menteri, Denny Siregar Pertanyakan Nasib Siswi Kristen di Sekolah Padang 01

MA Batalkan SKB 3 Menteri, Denny Siregar Pertanyakan Nasib Siswi Kristen di Sekolah Padang

Denny Siregar mengomentari keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Denny Siregar mempertanyakan bagaimana nasib para siswi Kristiani yang bersekolah di Padang jika SKB 3 Menteri itu dicabut.

“SKB 3 Menteri itu mengatur supaya pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau melarang siswa memakai atribut agama di sekolah,” kata Denny melalui akun Twitter-nya pada Jumat, 7 Maret 2021.

“Dan kalah dong di MA sehingga harus dicabut. Berarti di Padang siswi Kristen harus pake jilbab lagi dong?” lanjutnya.

Seperti diketahui, SKB 3 Menteri tentang aturan berseragam ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbus), Menteri Agama (Menag), serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

BACA JUGA:   Hakim Ini Menangis Terharu Saat Menjatuhkan Vonis Kepada Nenek Pencuri Singkong

Mendikbud Nadiem Makarim ketika itu mengatakan bahwa keputusan memakai seragam dan atribut agama harus menjadi keputusan guru, siswa, dan orang tua sebagai individu.

Dalam SKB itu disebutkan bahwa pemerintah daerah dan sekolah negeri tak boleh mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menilai bahwa SKB 3 Menteri itu merupakan respons dari kasus pemaksaan siswi memakai jilbab sebagai dalih aturan sekolah di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Menag Yaqut mengakui bahwa masih banyak sekolah yang memiliki aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut agama tertentu.

Oleh sebab itu, pihaknya menilai SKB ini penting diterapkan di lingkungan sekolah.

BACA JUGA:   Kebahagiaan Menurut Islam - Kebahagiaan Sejati

Akan tetapi, kini MA telah membatalkan SKB tersebut. Dengan demikian, MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021,” sebagaimana bunyi petikan putusan tersebut dikutip Jumat, 7 Mei 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Perkara nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

BACA JUGA:   Pasien Positif Corona di Bantul Dinyatakan Sembuh Setelah Meninggal

Adapun majelis hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota masing-masing Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

Hakim menilai SKB mengenai pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap hakim.

Source: https://bit.ly/3f0c6ps

 7,352 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *